Aspek Hukum KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)

Informasi Editorial:

Sari

Imunisasi secara medis merupakan tindakan yang aman, namun sesekali terancam oleh
efek samping atau efek buruk yang disebut KIPI. Dalam bentuk program, imunisasi massal
akan memunculkan kekerapan KIPI yang dapat merugikan jasmani dan bahkan nyawa
pasien yang semula sebagai klien petugas kesehatan. Hukum, khususnya hukum administrasi
negara yang dilandasi oleh etika sosial dan manajemen yang lege artis mengharuskan pejabat
kesehatan hingga ke tenaga pelaksana kesehatan melaksanakan program tersebut sehingga
tujuan imunisasi tercapai, tanpa menimbulkan gugatan hukum yang tidak perlu dari pasien
yang dirugikan akibat KIPI. Efektivitas dan efisiensi program akan seimbang dengan
yuridisitas dan legalitasnya. Bila gugatan hukum muncul, kerangka hukum penyelesaian
dan perlindungannya terdapat dalam lingkup hukum administrasi negara, yang berbeda
dengan hukum kesehatan perorangan. Petugas kesehatan dilindungi oleh standar prosedur
operasional, pemberian informed-consent kolektif, pembuatan surat-tugas dan bahkan
tindakan diskresioner sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan demi kepentingan klien
dan pasien. Persyaratan diskresi tersebut secara hukum diuraikan, termasuk rantai
tanggungjawabnya hingga ke pejabat tertinggi dalam bidang kesehatan. Pokja KIPI yang
berfungsi sebagai lembaga independen dan penasehat pemerintah, dapat berfungsi sebagai
lembaga yang memverifikasi fakta hukum, penyelesaian kasus sengketa medik pada KIPI,
serta usulan pemberian santuan kepada korban bila diperlukan, sebelum kasus tersebut
masuk ke lembaga peradilan resmi yang seringkali justru sulit menciptakan keadilan.